Sudah cek saldo berkali-kali tapi bansos PKH atau BPNT tidak kunjung masuk? Padahal tetangga sebelah sudah menerima?
Tenang, jangan panik dulu. Keterlambatan pencairan bansos di awal tahun 2026 memang sedang ramai dikeluhkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah.
Bahkan ada yang status di aplikasi Cek Bansos berubah dari “Ya” menjadi “Tidak” secara tiba-tiba.
Artikel ini membahas lengkap penyebab saldo KKS kosong, cara mengecek status kepesertaan, hingga prosedur pengaduan resmi ke Kemensos agar bansos Anda segera cair.
Mengapa Saldo KKS Masih Kosong di 2026
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu ATM khusus yang digunakan untuk menampung bantuan sosial dari pemerintah. Kartu ini diterbitkan oleh Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI) dan terintegrasi dengan sistem Kemensos.
Di awal tahun 2026, banyak KPM mengeluhkan saldo KKS yang masih kosong meskipun jadwal pencairan sudah lewat. Ada beberapa faktor teknis dan administratif yang menyebabkan kondisi ini.
Transisi Anggaran Tahun Baru
Pada akhir Desember 2025, sistem mencatat semua data pencairan tahun 2025 dan menutupnya sebagai arsip. Kemudian di awal Januari 2026, sistem membuka data baru untuk alokasi anggaran 2026.
Selama proses transisi ini yang biasanya berlangsung 7 hingga 14 hari, status penerima di aplikasi Cek Bansos dapat berubah menjadi “Tidak” meskipun sebenarnya masih layak menerima. Status ini bersifat sementara dan akan kembali aktif setelah proses pemutakhiran selesai.
Migrasi Data ke DTSEN
Tahun 2026 menandai transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses migrasi data ini membutuhkan waktu dan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan.
Penyaluran Bertahap (Termin)
Kemensos menyalurkan bansos secara bertahap dalam beberapa gelombang, tidak serentak ke semua KPM. Volume transfer yang besar mencapai lebih dari 18 juta KPM tidak mungkin dicairkan sekaligus dalam satu hari.
Kapasitas Bank Himbara juga perlu waktu untuk memproses transfer massal. Jika ada tetangga yang sudah cair sementara Anda belum, itu tandanya giliran Anda mungkin akan segera tiba dalam 1 hingga 3 hari ke depan.
8 Penyebab Utama Bansos Tidak Cair
Berikut adalah delapan penyebab paling umum mengapa saldo bansos kosong beserta solusi untuk masing-masing masalah.
1. Data DTKS Tidak Sinkron dengan Dukcapil
Sistem bansos 2026 sangat ketat dalam mencocokkan data antara DTKS dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perbedaan sekecil apapun bisa membuat sistem menolak pencairan.
Masalah yang sering terjadi meliputi nama di KTP berbeda dengan nama di KK, NIK ganda atau tidak valid, tanggal lahir tidak sesuai, atau alamat yang berbeda antara sistem.
Solusinya adalah memperbaiki data di Dukcapil terlebih dahulu, lalu lapor ke operator SIKS-NG di kantor desa atau kelurahan untuk pemutakhiran DTKS.
2. Rekening KKS Dorman (Tidak Aktif)
Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 bulan bisa dibekukan oleh bank. Status dorman membuat transfer masuk otomatis ditolak oleh sistem.
Solusinya adalah mengaktifkan kembali rekening dengan cara bertransaksi minimal Rp10.000 atau datang langsung ke bank penyalur untuk verifikasi data.
3. Nama Pemegang Rekening Tidak Sesuai KTP
Nama pemegang rekening KKS harus persis sama dengan nama di KTP. Jika beda sedikit saja, transfer akan gagal. Kesalahan ejaan satu huruf pun bisa menyebabkan masalah.
Solusinya adalah menghubungi bank penyalur untuk penyesuaian data nama di rekening dengan membawa KTP dan KK asli.
4. Kartu KKS Terblokir, Rusak, atau Hilang
Kartu yang terblokir, rusak secara fisik, atau hilang tidak bisa digunakan untuk mengambil dana meskipun saldo sudah masuk. Kartu bisa terblokir karena salah memasukkan PIN tiga kali berturut-turut.
Solusinya adalah mengurus penggantian kartu di bank penyalur dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian jika kartu hilang.
5. Dianggap Mampu Secara Ekonomi (Graduasi)
Sistem DTSEN 2026 sangat canggih dalam mendeteksi perubahan kondisi ekonomi keluarga. Beberapa indikator yang bisa menyebabkan graduasi antara lain ada anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, atau Polri, memiliki kendaraan roda empat, ada penghasilan setara UMP atau UMK yang terdeteksi BPJS Ketenagakerjaan, atau memiliki pinjaman bank dalam jumlah besar.
Solusinya adalah jika merasa masih layak, gunakan fitur “Sanggah” di aplikasi Cek Bansos atau datang ke Dinas Sosial setempat dengan membawa bukti kondisi ekonomi terkini.
6. Pindah Domisili Tanpa Lapor
Perpindahan alamat tanpa lapor menyebabkan data tidak sinkron. Kuota bansos di wilayah lama masih tercatat atas nama KK tersebut, sementara di wilayah baru KK belum masuk data DTKS setempat.
Solusinya adalah mengurus administrasi kependudukan di wilayah baru terlebih dahulu, lalu lapor ke Dinsos untuk migrasi data DTKS.
7. Belum Memiliki e-KTP
Sistem bansos 2026 sepenuhnya terintegrasi dengan database digital nasional. KTP lama (non-elektronik) tidak lagi terbaca dalam sistem verifikasi.
Solusinya adalah segera mengurus pembuatan e-KTP di kantor Dukcapil. Setelah e-KTP jadi, lapor ke operator SIKS-NG di desa agar data di DTKS juga diupdate.
8. Migrasi Penyalur dari Pos ke Bank Himbara
Di tahun 2026, ada kebijakan transisi penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara untuk beberapa wilayah. Jika data rekening baru belum terupdate, pencairan otomatis tertunda.
Solusinya adalah segera mengurus pembukaan rekening KKS di Bank Himbara yang ditunjuk dan lapor ke pendamping sosial untuk pembaruan data.
Cara Cek Status Bansos Secara Akurat
Ada dua cara utama untuk mengecek status kepesertaan bansos yaitu melalui website resmi dan aplikasi Cek Bansos.
Melalui Website Cekbansos.kemensos.go.id
Pertama, buka browser di HP atau laptop dan akses alamat cekbansos.kemensos.go.id. Kedua, pilih Provinsi sesuai KTP Anda.
Ketiga, pilih Kabupaten atau Kota tempat tinggal. Keempat, pilih Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Kelima, masukkan nama lengkap sesuai yang tertera di KTP. Perhatikan ejaan dan spasi dengan benar.
Keenam, ketik kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi keamanan. Ketujuh, klik tombol “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian muncul.
Cara Membaca Hasil Pencarian
Jika nama Anda muncul dengan status “Ya” pada kolom PKH atau BPNT, artinya Anda terdaftar sebagai KPM aktif. Perhatikan juga kolom keterangan penyaluran.
Status “Proses Bank Himbara/Pos” artinya uang sedang dalam proses transfer. Status “Sudah Salur” artinya bantuan sudah masuk ke rekening atau sudah bisa diambil. Kolom periode menunjukkan bulan alokasi bantuan.
Jika kolom keterangan kosong atau hanya menampilkan strip, artinya bantuan belum dicairkan untuk periode tersebut.
Melalui Aplikasi Cek Bansos
Aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos tersedia di Play Store dan App Store. Aplikasi ini memiliki fitur lebih lengkap dibandingkan website, termasuk fitur Usul dan Sanggah.
Unduh aplikasi “Cek Bansos” resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Daftar akun menggunakan NIK dan verifikasi dengan foto KTP serta swafoto. Setelah terverifikasi, Anda bisa melihat status kepesertaan, periode salur, dan nominal bantuan secara detail.
Cek Saldo Melalui ATM atau Mobile Banking
Untuk mengetahui apakah saldo sudah masuk, Anda bisa cek langsung di ATM Bank Himbara terdekat atau melalui aplikasi mobile banking seperti BRImo, Livin’ by Mandiri, atau BNI Mobile Banking.
Beberapa bank sudah mendukung fitur cek saldo KKS digital sehingga Anda tidak perlu bolak-balik ke ATM.
Solusi untuk Masalah Data Tidak Sinkron
Masalah data tidak sinkron antara DTKS dan Dukcapil adalah penyebab terbanyak gagal cair bansos. Berdasarkan laporan, sekitar 15 hingga 20 persen kegagalan pencairan disebabkan oleh ketidaksesuaian data.
Langkah 1: Identifikasi Jenis Masalah Data
Sebelum memperbaiki, kenali dulu jenis masalah yang Anda hadapi. Masalah perbedaan ejaan nama terjadi ketika nama di KTP berbeda dengan yang tercatat di DTKS atau bank. Masalah NIK tidak valid terjadi jika ada kesalahan satu digit saja.
Masalah data belum update terjadi ketika perubahan status seperti menikah, cerai, pindah alamat, atau anggota keluarga meninggal belum dilaporkan ke Dukcapil. Masalah e-KTP belum aktif terjadi pada warga yang belum melakukan perekaman biometrik.
Langkah 2: Perbaikan Data di Dukcapil
Datang ke kantor Disdukcapil kabupaten atau kota domisili sesuai KTP. Bawa dokumen yang diperlukan yaitu KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga terbaru, serta dokumen pendukung sesuai jenis perbaikan yang dibutuhkan.
Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin memperbaiki data kependudukan untuk keperluan bansos. Petugas akan memproses perbaikan dan memberikan bukti permohonan.
Untuk wilayah yang jauh dari kantor Disdukcapil, pengajuan bisa dilakukan melalui kelurahan. Namun jalur ini memakan waktu lebih lama sekitar 1 hingga 2 minggu karena harus melalui perantara.
Langkah 3: Update Data di DTKS
Setelah data di Dukcapil diperbaiki, perlu waktu agar perubahan tersinkronisasi ke database DTKS Kemensos. Biasanya proses ini memakan waktu 2 hingga 4 minggu.
Setelah dipastikan data sudah sinkron, laporkan ke operator SIKS-NG di kantor desa atau kelurahan untuk pemutakhiran DTKS. Bawa bukti perbaikan data dari Dukcapil sebagai dokumen pendukung.
Langkah 4: Gunakan Fitur Usul Sanggah
Aplikasi Cek Bansos menyediakan fitur “Usul dan Sanggah” yang memungkinkan masyarakat mengajukan revisi data secara online.
Buka aplikasi Cek Bansos dan login dengan akun Anda. Pilih menu “Daftar Usulan” atau “Sanggah”. Isi formulir dengan data yang benar dan lampirkan foto KTP serta foto rumah tampak depan. Kirim usulan dan simpan nomor tiket sebagai bukti.
Usulan akan diverifikasi oleh petugas di lapangan. Proses dari pengajuan hingga verifikasi selesai memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan.
Langkah Mengatasi KKS Terblokir atau Hilang
Kartu KKS yang bermasalah adalah hambatan serius karena tanpa kartu yang aktif, dana bantuan tidak bisa dicairkan.
Jika Kartu KKS Hilang
Langkah pertama adalah segera menghubungi call center bank penyalur untuk melakukan pemblokiran kartu. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Langkah kedua adalah membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) di kantor kepolisian terdekat. Surat ini menjadi dokumen wajib untuk proses penggantian kartu.
Langkah ketiga adalah mendatangi kantor cabang bank penyalur dengan membawa KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga asli dan fotokopi, serta surat kehilangan dari kepolisian.
Sampaikan kepada customer service bahwa Anda ingin mengurus penggantian Kartu KKS PKH atau BPNT yang hilang. Petugas akan melakukan verifikasi data dan memproses penerbitan kartu baru.
Proses penggantian kartu memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Biaya penggantian kartu berkisar Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung kebijakan bank.
Jika Kartu KKS Rusak
Untuk kartu rusak, Anda tidak perlu membuat surat kehilangan dari kepolisian. Cukup bawa fisik kartu yang rusak tersebut sebagai bukti saat pengajuan penggantian.
Datang ke bank penyalur dengan KTP, KK, dan kartu rusak. Proses penggantian sama seperti kartu hilang.
Jika Kartu KKS Terblokir
Kartu bisa terblokir karena salah memasukkan PIN tiga kali berturut-turut atau karena rekening dorman. Datang langsung ke bank penyalur dengan KTP dan KK untuk membuka blokir.
Jika masalahnya adalah rekening dorman, lakukan transaksi minimal sekali seperti tarik tunai atau setor untuk mengaktifkan kembali rekening.
Pencairan Tanpa Kartu
Kabar baiknya, bansos tetap dapat dicairkan meskipun kartu fisik belum di tangan. Caranya adalah mendatangi langsung bank penyalur atau kantor pos dengan membawa KTP dan KK asli.
Petugas akan melakukan verifikasi data kependudukan dengan data penerima bansos. Jika data sesuai, bantuan tetap bisa dicairkan secara tunai.
Prosedur Pengaduan ke Kemensos
Kemensos menyediakan beberapa saluran pengaduan resmi untuk KPM yang mengalami kendala pencairan bansos.
1. Call Center 171 (24 Jam)
Hubungi nomor 021-171 atau langsung tekan 171 dari telepon rumah maupun ponsel. Layanan ini beroperasi 24 jam setiap hari termasuk akhir pekan dan hari libur.
Siapkan data lengkap sebelum menelepon yaitu nama lengkap sesuai KTP, NIK, alamat lengkap, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan jenis masalah yang dihadapi.
Operator akan mencatat laporan dan memberikan nomor tiket pengaduan. Simpan nomor tiket ini untuk memantau perkembangan di kemudian hari.
2. Email Pengaduan
Kirim email ke pengaduan.171@kemsos.go.id dengan mencantumkan data diri lengkap dan kronologi masalah. Lampirkan juga bukti pendukung seperti foto KTP, screenshot error, atau bukti perbaikan data.
3. Aplikasi Cek Bansos
Di dalam aplikasi ada menu “Laporan Masalah” atau “Pengaduan”. Isi formulir dengan lengkap dan lampirkan bukti berupa foto KTP, screenshot status bansos, dan foto kondisi rumah jika diperlukan.
4. Website Lapor.go.id
Akses laman lapor.go.id/instansi/kementerian-sosial. Pilih salah satu dari tiga tipe pelaporan yaitu pengaduan, aspirasi, atau permintaan informasi.
Isi formulir laporan dengan judul yang jelas dan deskripsi masalah yang lengkap. Sertakan data diri berupa nama dan NIK serta nomor KKS atau PKH.
5. Pendamping Sosial PKH
Setiap wilayah memiliki pendamping PKH yang bertugas mendampingi KPM. Pendamping sosial memiliki akses langsung ke sistem SIKS-NG dan bisa mempercepat perbaikan data.
Cari kontak pendamping di balai desa atau kelurahan, lalu konsultasikan masalah yang dihadapi. Biasanya pendamping juga memiliki grup WhatsApp dengan anggota KPM di wilayahnya.
6. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
Jika saluran online tidak responsif, datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dengan membawa KTP dan KK asli, bukti perbaikan data jika ada, screenshot status di aplikasi Cek Bansos, dan nomor tiket pengaduan sebelumnya jika ada.
Petugas akan melakukan pengecekan sistem dan memberikan solusi langsung.
Tips Mencegah Bansos Tertunda di Periode Selanjutnya
Supaya tidak terkendala setiap periode pencairan, lakukan langkah-langkah preventif berikut.
Pastikan Data Kependudukan Valid
Cek berkala ke Dukcapil apakah data NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat sudah sesuai. Laporkan setiap perubahan status seperti menikah, cerai, pindah alamat, atau anggota keluarga meninggal.
Pastikan seluruh anggota keluarga dalam satu KK sudah memiliki e-KTP aktif dengan perekaman biometrik lengkap.
Jaga Rekening KKS Tetap Aktif
Lakukan transaksi minimal sebulan sekali seperti tarik tunai atau cek saldo agar rekening tidak menjadi dorman. Jangan biarkan rekening tanpa transaksi lebih dari 6 bulan.
Pantau Aplikasi Cek Bansos Secara Berkala
Cek status kepesertaan minimal sebulan sekali. Perhatikan perubahan status dan periode salur terbaru. Jika ada perubahan mencurigakan, segera laporkan.
Jaga Keamanan Kartu dan PIN
Pegang sendiri kartu KKS dan jangan dititipkan ke orang lain termasuk ketua kelompok atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, atau data pribadi ke siapapun yang mengaku petugas.
Simpan Dokumen Penting
Fotokopi atau foto KKS dan halaman depan buku tabungan dan simpan di HP. Ini sangat memudahkan bank melacak nomor rekening jika fisik aslinya hilang.
Simpan juga semua bukti perbaikan data dan nomor tiket pengaduan dalam format digital.
Ikuti Musyawarah Desa
Jika ada undangan musdes atau muskel terkait bansos, usahakan hadir. Informasi penting tentang perubahan kebijakan dan jadwal pencairan biasanya disampaikan dalam forum ini.
Waspadai Penipuan
Banyak modus penipuan berkedok “bansos cair cepat” atau “jasa urus bansos”. Ingat bahwa semua proses pengaduan dan perbaikan data di Kemensos bersifat gratis.
Jangan pernah transfer uang atau memberikan data pribadi ke pihak yang tidak jelas. Gunakan hanya saluran resmi yang sudah disebutkan di atas.
Tabel Checklist Kelengkapan Data Bansos
| Komponen Data | Status | Yang Harus Dicek | Solusi Jika Bermasalah |
|---|---|---|---|
| NIK di KTP | ✓ / ✗ | 16 digit valid, tidak ganda | Perbaiki di Disdukcapil |
| Nama di KTP | ✓ / ✗ | Sama persis dengan KK dan rekening | Perbaiki di Disdukcapil |
| e-KTP Aktif | ✓ / ✗ | Sudah perekaman biometrik | Rekam ulang di Disdukcapil |
| Alamat Terkini | ✓ / ✗ | Sesuai domisili aktual | Update di Disdukcapil, lapor Dinsos |
| Status DTKS | ✓ / ✗ | Terdaftar aktif sebagai KPM | Ajukan via aplikasi Cek Bansos |
| Rekening KKS | ✓ / ✗ | Aktif, tidak dorman | Transaksi minimal Rp10.000 |
| Kartu KKS Fisik | ✓ / ✗ | Tidak rusak, tidak hilang | Urus penggantian di bank |
| PIN KKS | ✓ / ✗ | Ingat dan tidak terblokir | Reset PIN di bank penyalur |
Catatan: Gunakan checklist ini untuk memastikan semua komponen data sudah lengkap dan valid. Centang (✓) jika sudah sesuai, silang (✗) jika masih bermasalah.
FAQ
Berapa lama proses perbaikan data sampai bansos cair?
Proses ini tidak instan. Total waktu dari perbaikan data di Dukcapil hingga sinkronisasi ke DTKS memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Jika ada verifikasi lapangan, bisa mencapai 1 hingga 3 bulan. Setelah data valid, pencairan mengikuti jadwal periode berikutnya.
Apakah bansos akan hangus jika tidak dicairkan?
Tidak. Dana bansos tidak hangus dan tetap tersimpan di rekening KKS. Namun jika rekening dorman lebih dari 12 bulan, ada risiko dana dikembalikan ke kas negara. Segera aktifkan rekening jika sudah lama tidak bertransaksi.
Bagaimana jika nama tidak muncul saat cek di website Kemensos?
Kemungkinan penyebabnya adalah data belum sinkron dengan DTKS, ejaan nama salah saat input pencarian, atau memang belum terdaftar sebagai KPM. Coba cek ulang dengan ejaan yang tepat. Jika tetap tidak muncul, ajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos atau lapor ke kelurahan.
Apakah saya bisa menerima PKH dan BPNT sekaligus?
Bisa dan sangat umum terjadi. KPM yang menerima kedua bantuan ini disebut KPM PKH plus Sembako. Ini diberikan karena keluarga tersebut memenuhi kriteria komponen PKH sekaligus dinilai rentan pangan.
Berapa nominal bansos PKH dan BPNT 2026?
BPNT 2026 sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per periode tiga bulanan. PKH bervariasi sesuai kategori mulai dari Rp225.000 untuk anak SD hingga Rp1.000.000 untuk ibu hamil per tahap.
Ke mana harus melapor jika ada pungutan liar bansos?
Laporkan melalui call center Kemensos di nomor 171 atau melalui situs lapor.go.id. Sertakan bukti berupa foto, rekaman, atau dokumen pendukung lainnya. Laporan pungli akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas internal Kemensos.
Apakah KKS lama dari PT Pos masih berlaku?
Untuk wilayah yang sudah migrasi ke Bank Himbara, kartu KKS dari PT Pos tidak lagi berlaku. Anda wajib mengurus pembukaan rekening baru di Bank Himbara yang ditunjuk. Segera hubungi pendamping sosial atau kelurahan untuk informasi lebih lanjut.
Bagaimana cara cek jadwal pencairan bansos 2026?
Jadwal pencairan tidak ditetapkan pada tanggal pasti karena tergantung kesiapan data bayar dari Kemensos ke bank penyalur. Secara umum, PKH dicairkan 4 tahap per triwulan (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember). BPNT dicairkan per bulan atau dua bulan sekali.
Apakah BLT Kesra masih cair di 2026?
BLT Kesra atau BLT Mitigasi Risiko Pangan bersifat kondisional tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Per Januari 2026, belum ada kepastian lanjutan program ini. Pantau terus informasi resmi dari Kemensos.
Bagaimana jika pengurusan kartu KKS diwakilkan?
Pengurusan di bank sebaiknya dilakukan sendiri oleh pemilik karena memerlukan verifikasi biometrik. Jika tidak memungkinkan, buat surat kuasa bermaterai dan pastikan yang mewakili membawa KTP asli penerima kuasa serta KTP dan KK pemilik kartu.
Penutup
Saldo bansos kosong di awal 2026 memang menjadi keresahan banyak KPM. Namun sebagian besar kasus bisa diatasi dengan langkah yang tepat.
Kunci utamanya adalah memastikan data valid di Dukcapil dan DTKS, menjaga rekening KKS tetap aktif, serta sabar menunggu proses transisi anggaran selesai.
Jika status berubah menjadi “Tidak” di aplikasi Cek Bansos, jangan panik karena ini bersifat sementara selama proses migrasi data ke DTSEN.
Bagi yang benar-benar mengalami masalah serius seperti data tidak sinkron atau rekening bermasalah, segera ambil tindakan perbaikan. Manfaatkan saluran pengaduan resmi Kemensos melalui call center 171, aplikasi Cek Bansos, atau datang langsung ke Dinas Sosial.
Simpan selalu dokumen penting dan bukti perbaikan data. Dengan persiapan yang baik, bansos Anda akan cair sesuai jadwal tanpa hambatan.
Terakhir diperbarui: Januari 2026 | Sumber: Kementerian Sosial RI, Pusdatin Kemensos, Bank Himbara