Pemerintah telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan ini mulai efektif per 1 Januari 2026 dan menjadi acuan utama pengupahan bagi pekerja dan pelaku usaha di masing-masing daerah. Kenaikan UMP tahun ini mencatatkan rata-rata peningkatan sekitar 5% hingga 8% dibanding tahun sebelumnya.
Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, besaran upah minimum dihitung berdasarkan sejumlah indikator penting seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing wilayah.
Artikel ini menyajikan tabel lengkap UMP 2026 di seluruh 38 provinsi Indonesia, beserta informasi tambahan mengenai perbedaan UMP dan UMK, cara menghitung kenaikan gaji, serta hak-hak pekerja terkait pengupahan.
Tabel Lengkap UMP 2026 Seluruh Indonesia
Pulau Jawa
Pulau Jawa sebagai pusat industri di Indonesia memiliki variasi UMP yang cukup signifikan. DKI Jakarta tetap memimpin sebagai provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional, sementara Jawa Tengah mencatat UMP terendah di wilayah Jawa.
| No | Provinsi | UMP 2026 (Rp) | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 5.729.876 | 6,17% |
| 2 | Banten | 3.100.881 | 6,74% |
| 3 | Bali | 3.207.459 | 7,04% |
| 4 | Jawa Timur | 2.446.880 | 6,10% |
| 5 | DI Yogyakarta | 2.417.495 | 6,78% |
| 6 | Jawa Tengah | 2.327.386 | 7,28% |
| 7 | Jawa Barat | 2.317.601 | 5,77% |
Pulau Sumatera
Sebagian besar provinsi di Sumatera menetapkan UMP di atas Rp3.000.000, dengan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan mencatat angka tertinggi di wilayah ini Jean. Aceh dan Sumatera Utara juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.
Pulau Kalimantan
Provinsi-provinsi di Kalimantan menunjukkan tren UMP yang relatif merata dengan mayoritas berada di atas Rp3.500.000. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur turut mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berdampak pada penetapan upah minimum.
Pulau Sulawesi
Wilayah Sulawesi mencatatkan variasi UMP yang cukup beragam. Sulawesi Utara memimpin dengan UMP tertinggi di wilayah ini, sementara Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi secara persentase yaitu sebesar 9,08%.
Papua dan Maluku
Wilayah timur Indonesia mengalami penyesuaian biaya hidup yang cukup tinggi, sehingga UMP di wilayah ini cenderung tinggi. Papua Selatan mencatat UMP tertinggi di wilayah Papua dengan nominal Rp4.508.850.
Tabel Ringkasan UMP 2026 Seluruh Provinsi
Berikut adalah daftar lengkap UMP 2026 untuk seluruh 38 provinsi di Indonesia, diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah.
UMP Tertinggi (Top 10)
- DKI Jakarta: Rp5.729.876
- Papua Selatan: Rp4.508.850
- Papua: Rp4.436.283
- Papua Tengah: Rp4.295.848
- Bangka Belitung: Rp4.035.000
- Sulawesi Utara: Rp4.002.630
- Sumatera Selatan: Rp3.942.963
- Aceh: Rp3.932.552
- Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
- Kepulauan Riau: Rp3.879.520
UMP Terendah (Bottom 5)
- Jawa Barat: Rp2.317.601
- Jawa Tengah: Rp2.327.386
- DI Yogyakarta: Rp2.417.495
- Jawa Timur: Rp2.446.880
- NTT: Rp2.455.898
Perbedaan UMP dan UMK
Apa Itu UMP?
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah terendah yang berlaku di tingkat provinsi. UMP berfungsi sebagai batas minimum yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di wilayah provinsi yang bersangkutan. Penetapan UMP dilakukan oleh Gubernur setiap provinsi berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
Apa Itu UMK?
Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) adalah standar upah yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup yang spesifik di wilayah tersebut. Jika di suatu kabupaten atau kota sudah ditetapkan UMK, maka yang berlaku adalah UMK, bukan UMP.
Contoh Perbedaan
Sebagai contoh, UMP Jawa Barat 2026 adalah Rp2.317.601. Namun, UMK Kabupaten Karawang 2026 ditetapkan sebesar Rp5.472.365, yang merupakan UMK tertinggi secara nasional. Jadi, pekerja di Karawang berhak mendapatkan upah minimum sesuai UMK, bukan UMP.
Cara Menghitung Kenaikan Gaji
Formula Perhitungan UMP
Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, formula perhitungan kenaikan UMP adalah sebagai berikut:
UMP Tahun Baru = UMP Tahun Sebelumnya + (UMP Tahun Sebelumnya x Persentase Kenaikan)
Persentase kenaikan dihitung berdasarkan tiga faktor utama yaitu inflasi daerah dengan bobot 40%, pertumbuhan ekonomi regional dengan bobot 35%, dan indeks kemahalan konstruksi dengan bobot 25%.
Contoh Perhitungan
Jika UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.760 dan persentase kenaikan adalah 6,17%, maka perhitungannya adalah:
UMP 2026 = Rp5.396.760 + (Rp5.396.760 x 6,17%) UMP 2026 = Rp5.396.760 + Rp333.116 UMP 2026 = Rp5.729.876
Hak Pekerja Terkait Pengupahan
Hak Mendapatkan Upah Minimum
Setiap pekerja berhak mendapatkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Struktur dan Skala Upah (SUSU)
Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, kenaikan gaji idealnya mengikuti Struktur dan Skala Upah (SUSU) perusahaan. Nilai kenaikan berdasarkan SUSU bisa lebih besar dari persentase kenaikan UMP, tergantung kebijakan perusahaan dan kinerja pekerja.
Upah Lembur
Selain upah pokok, pekerja juga berhak mendapatkan upah lembur jika bekerja melebihi jam kerja normal (7 jam per hari atau 40 jam per minggu). Perhitungan upah lembur mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Kapan UMP 2026 mulai berlaku?
UMP 2026 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2026. Perusahaan wajib menyesuaikan penggajian sebelum tanggal tersebut. Keterlambatan penyesuaian dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
Mengapa UMP di Jawa Tengah paling rendah?
UMP di Jawa Tengah tercatat paling rendah karena biaya hidup atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di provinsi tersebut secara statistik tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Formula perhitungan UMP sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah setempat.
Bagaimana jika perusahaan tidak mampu membayar UMP?
Perusahaan yang tidak mampu membayar UMP dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur melalui Dewan Pengupahan. Penangguhan ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus disertai dengan bukti ketidakmampuan finansial perusahaan.
Di mana saya bisa mengecek SK Gubernur tentang UMP?
SK Gubernur tentang UMP biasanya dipublikasikan di website resmi Pemerintah Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, atau JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) masing-masing daerah. Anda juga bisa mengecek melalui akun resmi Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker).
Apakah pekerja paruh waktu juga berhak mendapatkan UMP?
Pekerja paruh waktu tetap berhak mendapatkan upah proporsional berdasarkan jam kerja. Perhitungannya adalah UMP dibagi dengan jam kerja normal kemudian dikalikan dengan jam kerja aktual pekerja paruh waktu tersebut.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber resmi termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur masing-masing provinsi. Untuk angka yang paling akurat hingga digit terakhir, disarankan untuk merujuk langsung pada SK Gubernur masing-masing provinsi.
Kebijakan pengupahan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja dan pengusaha disarankan untuk selalu memantau informasi terbaru dari instansi terkait.
Penutup
UMP 2026 telah ditetapkan dengan kenaikan rata-rata berkisar 5% hingga 8% dari tahun sebelumnya. DKI Jakarta tetap memimpin dengan UMP tertinggi nasional, sementara Kabupaten Karawang mencatat UMK tertinggi secara nasional.
Bagi pekerja, mengetahui besaran UMP atau UMK yang berlaku sangat penting untuk memastikan hak upah terpenuhi. Jangan ragu untuk mengecek slip gaji dan membandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pengusaha dan HRD, pastikan untuk menyesuaikan penggajian sebelum 1 Januari 2026 untuk menghindari sanksi administratif maupun pidana.