Memasuki tahun 2026, kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan kembali menjadi agenda penting bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan bahwa pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax, menggantikan platform DJP Online yang digunakan sebelumnya.
Bagi karyawan, baik swasta maupun pegawai negeri, memahami prosedur pelaporan SPT melalui sistem baru ini sangat penting untuk menghindari keterlambatan dan sanksi administrasi. Sistem Coretax menawarkan kemudahan dengan integrasi data penghasilan yang lebih otomatis, namun tetap memerlukan pemahaman yang baik mengenai langkah-langkah pengisiannya.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif seluruh tahapan pelaporan SPT Tahunan 2026 untuk karyawan, mulai dari persiapan dokumen, pemilihan formulir yang tepat, hingga langkah-langkah teknis pengisian di sistem Coretax DJP.
Jadwal dan Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan 2026
Pemerintah melalui DJP telah menetapkan jadwal pelaporan SPT Tahunan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Keterlambatan dalam pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi yang tentunya memberatkan.
Periode pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dibuka mulai 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Maret 2026. Wajib pajak disarankan untuk tidak menunggu hingga batas akhir mengingat potensi kendala teknis seperti server sibuk yang sering terjadi menjelang penutupan.
| Kategori Wajib Pajak | Periode Pelaporan | Batas Akhir | Denda Keterlambatan |
|---|---|---|---|
| Orang Pribadi (Karyawan) | 1 Januari – 31 Maret 2026 | 31 Maret 2026 | Rp100.000 |
| Wajib Pajak Badan | 1 Januari – 30 April 2026 | 30 April 2026 | Rp1.000.000 |
| Rekomendasi Pelaporan | Laporkan di Januari-Februari untuk menghindari server sibuk | ||
Dokumen yang Harus Disiapkan Sebelum Lapor
Sebelum memulai proses pelaporan, pastikan Anda telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan. Kelengkapan dokumen akan memperlancar proses pengisian SPT dan memastikan data yang dilaporkan akurat.
Bukti Potong Pajak
Karyawan swasta memerlukan Formulir 1721 A1 yang diterbitkan oleh perusahaan tempat bekerja. Dokumen ini dapat diminta ke bagian HRD atau keuangan perusahaan. Sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, dokumen yang diperlukan adalah Formulir 1721 A2 yang diterbitkan oleh bendahara instansi.
Data Pendukung Lainnya
Siapkan juga data harta dan utang per 31 Desember 2025, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan pajak, serta bukti potong penghasilan lain jika ada (seperti bunga deposito, dividen, atau penghasilan dari pekerjaan sampingan).
Memilih Formulir SPT yang Tepat
Pemilihan formulir yang benar sangat krusial karena kesalahan dalam memilih formulir dapat menyebabkan laporan dianggap tidak valid. DJP menyediakan dua jenis formulir utama untuk karyawan.
Formulir 1770 SS (Sangat Sederhana)
Formulir ini diperuntukkan bagi karyawan dengan penghasilan bruto di bawah Rp60 juta per tahun dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Formulir 1770 SS sangat ringkas dan tidak memerlukan rincian harta yang terlalu mendalam.
Formulir 1770 S (Sederhana)
Formulir ini ditujukan untuk karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp60 juta per tahun, atau karyawan yang bekerja pada dua atau lebih pemberi kerja dalam satu tahun pajak. Formulir ini lebih detail dan memerlukan pengisian data harta serta utang secara lengkap.
Langkah-Langkah Lapor SPT via Coretax DJP
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP yang telah resmi beroperasi sejak 2026.
Langkah 1: Aktivasi dan Login Akun Coretax
Akses laman resmi Coretax DJP di alamat coretax.pajak.go.id. Jika belum memiliki akun, lakukan aktivasi terlebih dahulu menggunakan NIK atau NPWP 16 digit. Masukkan email dan nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP untuk menerima kode verifikasi.
Langkah 2: Membuat Draft SPT
Setelah berhasil login, pilih menu dropdown “SPT/Tax Return” kemudian klik “SPT”. Pada halaman Konsep SPT, klik tombol “Create Tax Return” untuk memulai pembuatan draft SPT baru.
Langkah 3: Mengisi Formulir Induk SPT
Sistem akan menampilkan formulir induk yang terbagi menjadi 12 bagian. Beberapa bagian akan terisi otomatis berdasarkan data yang sudah ada di sistem. Periksa dan lengkapi data pada bagian yang harus diisi manual, termasuk data penghasilan, harta, dan utang.
Langkah 4: Verifikasi dan Pengiriman
Setelah seluruh data terisi lengkap, lakukan verifikasi ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan. Sistem akan menampilkan ringkasan SPT beserta status perhitungan (Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar). Jika statusnya Kurang Bayar, lunasi terlebih dahulu sebelum mengirim SPT.
Langkah 5: Menyimpan Bukti Penerimaan Elektronik
Setelah SPT berhasil dikirim, simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang akan dikirimkan ke email terdaftar. BPE ini menjadi bukti sah bahwa Anda telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak.
Tips Mengatasi Masalah Umum Saat Pelaporan
Beberapa kendala teknis sering dialami wajib pajak saat proses pelaporan. Berikut solusi untuk masalah yang paling umum terjadi.
Status Kurang Bayar
Jika status SPT menunjukkan Kurang Bayar, periksa kembali isian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan pastikan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bila memang ada kekurangan bayar yang valid, buat Kode Billing melalui sistem dan lakukan pembayaran via bank atau ATM sebelum mengirim SPT.
Lupa EFIN
Bagi yang mengalami kesulitan karena lupa EFIN untuk reset password, DJP menyediakan beberapa kanal pemulihan. Anda dapat menggunakan fitur “Lupa EFIN” di aplikasi M-Pajak, menghubungi Kring Pajak di 1500200, atau mengirim pesan langsung ke akun media sosial resmi KPP terdaftar.
Server Sibuk
Kondisi server sibuk biasanya terjadi di akhir Maret. Solusinya adalah melaporkan SPT di awal periode (Januari-Februari), mengakses sistem di jam-jam sepi seperti tengah malam atau subuh, serta membersihkan cache browser sebelum mengakses Coretax.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah wajib menggunakan Coretax untuk lapor SPT 2026?
Ya, mulai pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 pada tahun 2026, DJP Online tidak lagi digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan baru. Seluruh pelaporan wajib dilakukan melalui sistem Coretax DJP.
Bagaimana jika belum aktivasi akun Coretax?
Segera lakukan aktivasi di laman coretax.pajak.go.id. Tidak ada batas waktu khusus untuk aktivasi, namun disarankan melakukannya sebelum batas akhir pelaporan SPT untuk menghindari kendala teknis.
Apakah ada perpanjangan waktu jika belum selesai lapor?
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-PSPT di laman DJP Online atau datang langsung ke kantor pajak dengan menyertakan alasan yang valid.
Apa yang terjadi jika terlambat lapor SPT?
Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Selain itu, status SPT akan tercatat sebagai “Terlambat” dalam sistem.
Bagaimana cara mendapatkan bukti potong 1721 A1/A2?
Untuk karyawan swasta, hubungi bagian HRD atau keuangan perusahaan. Untuk ASN/TNI/Polri, hubungi bendahara instansi. Bukti potong biasanya sudah tersedia di awal tahun untuk pelaporan SPT.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku per Januari 2026. Kebijakan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Untuk informasi terbaru dan paling akurat, wajib pajak disarankan untuk mengunjungi situs resmi DJP di pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.
Penutup
Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan sistem Coretax yang lebih modern dan terintegrasi, proses pelaporan kini menjadi lebih mudah dan efisien.
Jangan menunda pelaporan hingga batas akhir. Segera siapkan dokumen yang diperlukan dan laporkan SPT Tahunan Anda sekarang juga melalui coretax.pajak.go.id. Ingat, membayar pajak tepat waktu adalah kontribusi nyata Anda untuk pembangunan negeri!