Kabar baik bagi seluruh warga negara Indonesia, pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak dipungut biaya alias gratis. Kebijakan ini telah berlaku sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga program bantuan sosial pemerintah, semuanya memerlukan dokumen kependudukan yang valid.
Dasar Hukum Pembebasan Biaya Administrasi
Pembebasan biaya administrasi kependudukan diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda sebesar-besarnya Rp25.000.000.
Daftar Layanan Dukcapil yang Gratis
Berikut adalah layanan administrasi kependudukan yang sepenuhnya bebas biaya di tahun 2026.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Penerbitan KTP-el baru bagi warga yang mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut tidak dipungut biaya. Demikian pula untuk penerbitan KTP-el karena perpindahan domisili, perubahan biodata, kehilangan, atau kerusakan dokumen lama.
Kartu Keluarga (KK)
Penerbitan KK baru karena pembentukan keluarga baru, penggantian kepala keluarga, pisah KK, atau kedatangan dari luar negeri seluruhnya gratis.
Akta Kelahiran
Pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran tidak dipungut biaya, termasuk untuk pencatatan yang dilakukan setelah melewati batas waktu 60 hari sejak kelahiran.
Akta Kematian dan KIA
Pencatatan kematian, penerbitan akta kematian, dan Kartu Identitas Anak (KIA) juga gratis.
| Jenis Layanan | Biaya | Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|
| KTP-el Baru/Perpanjangan | GRATIS | 1-3 Hari Kerja |
| Kartu Keluarga (KK) | GRATIS | 7-9 Hari Kerja |
| Akta Kelahiran | GRATIS | 1-7 Hari Kerja |
| Akta Kematian | GRATIS | 1-7 Hari Kerja |
| Kartu Identitas Anak (KIA) | GRATIS | 1-3 Hari Kerja |
| Surat Keterangan Pindah | GRATIS | 1-3 Hari Kerja |
Persyaratan Pengurusan Dokumen Kependudukan
Persyaratan KTP-el Baru
Untuk pembuatan KTP-el baru bagi pemula (usia 17 tahun), persyaratan yang diperlukan adalah fotokopi Kartu Keluarga. Bagi yang sudah menikah sebelum usia 17 tahun, diperlukan tambahan KK asli dan fotokopi surat nikah.
Persyaratan Kartu Keluarga Baru
Pengurusan KK baru memerlukan formulir F-1.01 yang telah diisi, KTP-el asli kedua orang tua, serta fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan.
Persyaratan Akta Kelahiran
Dokumen yang diperlukan meliputi surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan, fotokopi KK dan KTP-el kedua orang tua, serta fotokopi buku nikah.
Prosedur Pengurusan
Secara Offline
Kunjungi kantor Dukcapil kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai domisili dengan membawa dokumen persyaratan lengkap. Ambil nomor antrian, serahkan dokumen ke petugas, dan tunggu proses penyelesaian.
Secara Online
Berbagai daerah telah menyediakan aplikasi layanan online seperti Alpukat Betawi (DKI Jakarta), Sobat Dukcapil (Tangerang), dan Dukcapil Smart (Bantul). Unduh aplikasi, daftar akun, pilih layanan, dan unggah dokumen persyaratan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah benar semua layanan Dukcapil gratis? Ya, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
Bagaimana jika KTP-el terlambat diperpanjang? Sejak berlakunya KTP-el, masa berlaku KTP telah diperpanjang menjadi seumur hidup selama tidak ada perubahan elemen data.
Berapa lama waktu pengurusan dokumen kependudukan? Waktu penyelesaian bervariasi mulai dari 1-3 hari kerja untuk KTP-el hingga 7-9 hari kerja untuk KK.
Apakah bisa mengurus dokumen di luar domisili KTP? Untuk KTP-el dan beberapa layanan, umumnya harus diurus di Dukcapil sesuai domisili.
Bagaimana cara melaporkan pungutan liar di Dukcapil? Pungutan liar dapat dilaporkan melalui LAPOR! di lapor.go.id atau menghubungi Ombudsman RI.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan umum yang berlaku per Februari 2026. Prosedur dan persyaratan dapat berbeda di setiap daerah. Untuk informasi terkini, hubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Penutup
Pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran di Dukcapil adalah hak setiap warga negara yang dapat diperoleh tanpa dipungut biaya. Manfaatkan layanan online yang telah disediakan untuk kemudahan pengurusan. Jika menemukan indikasi pungutan liar, jangan ragu untuk melaporkan melalui kanal pengaduan yang tersedia.